MALANG, MSPI — Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar di lapangan, meski nilainya mencapai sekitar Rp1,6 triliun.Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Ahmad Mubarok, menyebut besarnya anggaran tersebut sebagian besar masih terserap untuk belanja rutin seperti gaji guru dan kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan.Secara angka memang besar, sekitar Rp1,6 triliun. Tapi mayoritas itu belanja rutin, gaji dan operasional. Sisanya yang seharusnya bisa lebih optimal justru belum mampu menjawab problem substansial,” ujar Zulham.
Ia menilai, persoalan pendidikan di Kabupaten Malang merupakan akumulasi dari kurang optimalnya kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Fakta di lapangan, kata dia, masih banyak sekolah yang belum layak dari sisi fasilitas maupun kualitas sumber daya manusia.
Menurut Zulham, kewajiban alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan sebagaimana amanat undang-undang perlu dihitung dan ditata lebih rigid agar benar-benar terukur manfaatnya.“Kalau 20 persen ya 20 persen saja. Tapi harus jelas peruntukannya. Jangan semua dimasukkan dalam satu pos lalu terlihat besar, padahal dampaknya belum maksimal,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar anggaran pembangunan fisik sekolah yang rusak tidak lagi dibebankan dalam pos pendidikan, melainkan dialihkan melalui dinas teknis seperti Cipta Karya atau perangkat daerah yang menangani infrastruktur Pembangunan gedung sekolah rusak itu urusan infrastruktur. Jangan jadi beban anggaran pendidikan. Biar guru fokus pada kualitas pembelajaran, bukan terbebani urusan fisik bangunan,” katanya.Dengan pemisahan tersebut, lanjut dia, anggaran pendidikan akan lebih terukur dan bisa difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta penanganan angka putus sekolah yang masih tinggi.Komisi IV, kata Zulham, tengah merancang kajian berbasis program untuk penyusunan anggaran tahun mendatang agar belanja pendidikan lebih tepat sasaran dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Yang kita dorong bukan sekadar besar anggaran, tapi efektivitasnya. Pendidikan ini soal kualitas generasi, jadi kebijakan anggarannya harus detail dan tepat,” pungkasnya.(SH).
Komisi IV DPRD Malang Soroti Anggaran Pendidikan Rp1,6 Triliun, Dinilai Belum Optimal
