Semarang, MSPI, 27 Juli 2026 — Upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pertanahan terus diperkuat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menggandeng Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) dalam sebuah audiensi strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Merapi ini dihadiri sekitar 50 peserta secara tatap muka, serta diikuti oleh jajaran Kantor Pertanahan lainnya secara daring. Audiensi dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Drs. Muchamad Mastur, S.H., M.M., dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto, S.SiT., M.M.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto, menegaskan bahwa kolaborasi dengan MAPI merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan publik yang berintegritas.
“Kami terus mendorong pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan bebas pungli. Sinergi dengan MAPI menjadi langkah penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran MAPI dalam kegiatan ini disambut hangat oleh jajaran Kanwil BPN Jawa Tengah. Hubungan emosional dan sinergi yang telah terjalin cukup lama menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kolaborasi, khususnya dalam upaya pencegahan pungutan liar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dewan Pembina MAPI, Letkol. CPM. (P). E. Agustian, S.H., M.H., yang hadir didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal MAPI Very Sukma serta Wakil Regional MAPI DKI Jakarta H. Sulaeman Hamadal Nahdi, menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan Zona Integritas.
“Ada tiga kunci utama dalam meraih predikat WTAB, WBK, dan WBBM, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, dan integritas. Kepemimpinan harus menjadi teladan, budaya organisasi harus mendukung sistem kerja yang profesional, dan integritas harus menjadi nilai yang hidup di setiap individu,” tegasnya.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan secara simultan. Kepemimpinan yang kuat akan membentuk arah organisasi, budaya kerja yang sehat akan menjaga konsistensi sistem, sementara integritas menjadi fondasi utama dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, MAPI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan penyelesaian berkas sesuai standar operasional prosedur (SOP), kepastian biaya dan waktu layanan, penguatan pengawasan di loket pelayanan, serta jaminan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
Selain itu, dibahas pula pentingnya penerapan sistem pembayaran non-tunai guna meminimalisir potensi penyimpangan, penolakan tegas terhadap segala bentuk gratifikasi, serta penyusunan sistem pengaduan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi. Evaluasi berkala juga menjadi langkah penting dalam mitigasi untuk mencegah terulangnya pengaduan serupa.
Penguatan Zona Integritas turut menjadi fokus utama dalam audiensi ini, dengan dorongan kepada seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Tengah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui kepemimpinan yang berintegritas dan budaya kerja yang profesional.
Audiensi ini turut dihadiri oleh para Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah serta para Kepala Kantor Pertanahan yang mengikuti kegiatan baik secara langsung maupun daring. Adapun yang hadir secara langsung beserta jajarannya yaitu Edhi Prabowo (Kabupaten Purworejo), Eric Hosta Mella (Kabupaten Sragen), Sri Rejeki (Kabupaten Banyumas), Ghilman Afifuddin (Kabupaten Pekalongan), Suroso (Kabupaten Batang), Herman Saeri (Kabupaten Brebes), Andhi Pratama Putra (Kota Pekalongan), dan Rudi Prihantoro (Kota Semarang). Sementara itu, kantor pertanahan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Melalui audiensi ini, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kolaborasi antara BPN dan MAPI diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun sistem pelayanan pertanahan yang tidak hanya cepat dan pasti, tetapi juga bebas dari praktik pungutan liar, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. (VSF)
