Jakarta, MSPI – Audiensi antara Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia (MAPI) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026 di Gedung Sekretariat Jenderal ATR/BPN, Lantai 5, Ruang 502. Pertemuan berlangsung pukul 15.00–16.30 WIB.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Ibu Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., selaku Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Daerah, bersama kepala biro terkait serta jajaran pengurus MAPI. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi MAPI Nomor 0057/E/MAPI/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026.
Dalam suasana yang hangat dan konstruktif, audiensi berlangsung penuh semangat kolaborasi. Hal ini tidak terlepas dari kedekatan personal antara Staf Ahli Menteri ATR/BPN dengan Dewan Pembina MAPI, Letkol. CPM. (P). E. Agustian, S.H., M.H., yang diketahui merupakan sahabat lama.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa MAPI merupakan mitra strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendorong partisipasi masyarakat serta penguatan pengawasan publik di sektor pertanahan. Ia mengapresiasi peran aktif MAPI dalam mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Dewan Pembina MAPI, Letkol. CPM. (P). E. Agustian, S.H., M.H., menyoroti berbagai potensi praktik pungutan liar yang masih dapat terjadi dalam pelayanan pertanahan. Ia menegaskan pentingnya langkah preventif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi layanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan mutasi jabatan di lingkungan birokrasi, baik dalam rangka tour of duty maupun tour of area, yang dinilai masih belum sepenuhnya berlandaskan prinsip meritokrasi. Menurutnya, sistem merit seharusnya menjadi landasan utama dalam penempatan jabatan, di mana kewenangan, posisi, maupun penghargaan diberikan kepada pegawai berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi kerja, bukan karena kedekatan personal, kedudukan sosial, hubungan kekerabatan, ataupun adanya kepentingan tertentu (titipan) dari pimpinan.
Ia menegaskan bahwa apabila praktik mutasi jabatan tidak berpedoman pada prinsip meritokrasi, hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Kondisi ini tidak hanya melemahkan profesionalisme, tetapi juga dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
MAPI juga menyampaikan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui berbagai program pengawasan dan edukasi publik. Dalam konteks tersebut, MAPI menilai bahwa peran strategisnya sebagai mitra ATR/BPN perlu semakin diperluas dan dikenal oleh masyarakat luas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, MAPI direncanakan akan diundang dalam sebuah acara podcast guna menyosialisasikan kiprah, program, serta kontribusinya hingga tingkat nasional, sehingga semakin dikenal oleh khalayak umum.
Selain itu, dalam waktu dekat MAPI juga berencana melakukan kunjungan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengurai berbagai kendala yang selama ini dihadapi, sekaligus memperkuat sinergi, integrasi data, serta efektivitas pelaksanaan program ke depan.
Dengan terlaksananya audiensi ini, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan nasional.Kalau ingin, saya juga bisa bantu membuat versi rilis media (lebih ringkas & tajam untuk publikasi) atau versi narasi resmi kelembagaan.
