SURABAYA, MSPI — Beralihnya tongkat komando Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian ATR/BPN Jawa Timur kepada Muhammad Naim membawa harapan baru, sekaligus tantangan berat. Menyikapi mencuatnya keluhan masyarakat terkait mandeknya berkas Hak Guna Bangunan (HGB) mati peninggalan era kepemimpinan sebelumnya (Asep Heri), Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPW GNPK) Jatim akhirnya angkat bicara.
Ketua DPW GNPK Jatim, Rizky Putra Yudhapradana, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, jajaran pengurus GNPK Jatim akan _sowan_ ke Kanwil BPN Jatim untuk melakukan koordinasi secara langsung.
“Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Kanwil BPN Jatim. Selain untuk menindaklanjuti keluhan terkait berkas HGB yang tertahan, momen ini juga sekalian menjadi ajang silaturahmi untuk menyambut Kakanwil BPN Jatim yang baru, Bapak Muhammad Naim,” ujar RPY saat memberikan keterangan di Surabaya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa RPY ini menyoroti perlunya pembenahan total di tubuh birokrasi pertanahan Jawa Timur. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar masa transisi dan perbaikan ini tidak lantas mengorbankan masyarakat yang sedang mengurus administrasi.
Di tengah sorotan publik terhadap lambatnya pelayanan pertanahan dari sisa peninggalan era lalu, RPY meminta warga Jawa Timur untuk tidak panik dan menghindari spekulasi liar.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang sembari kami dari GNPK Jatim melakukan investigasi mendalam dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini kami ambil untuk memastikan pelayanan birokrasi di bidang pertanahan yang dilakukan oleh BPN tidak terhambat,” tegas RPY.
Menurut RPY, proses pembersihan masalah administratif masa lalu harus berjalan beriringan dengan pelayanan operasional sehari-hari. Ia berharap koordinasi yang dilakukan oleh GNPK Jatim nantinya dapat membantu mengurai benang kusut tanpa menimbulkan polemik yang justru merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai upaya perbaikan ini mandek dan justru menjadi masalah baru. Kami hadir untuk mengawal agar kepastian hukum dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.
Publik kini menanti gebrakan Muhammad Naim sebagai pucuk pimpinan baru. Mampukah ia menjawab tantangan pembenahan total dan menyelesaikan “pekerjaan rumah” berkas HGB yang ditinggalkan pendahulunya?
